Pengungsi Rohingya masih belum diizinkan untuk lagi ke Myanmar, kata komisaris tinggi PBB untuk pengungsi kepada Dewan Keamanan PBB.
Menurut Filippo Grandi, “kondisi di Myanmar belum kondusif” bagi 66.000 orang Rohingya untuk lagi ke rumah.
Para pengungsi selanjutnya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah pihak berwenang Myanmar melancarkan tindakan keras di negara bagian Rakhine utara Agustus lalu.
“Hal yang membuat mereka mengungsi belum diatasi, dan kita masih belum melihat kemajuan substantif di dalam penanganan isu pengecualian dan penyangkalan hak-hak warga Muslim-Rohingya yang sudah berlangsung puluhan tahun, yang mengakar pada kasus kewarganegaraan mereka,” tambahnya, lansir Al Jazeera, Rabu (14/2/2018).
Grandi termasuk menyebutkan bahwa pejabat UNHCR tidak mempunyai akses ke Rakhine, di mana ratusan desa sudah dibakar oleh militer Myanmar.
“Akses kemanusiaan, seperti yang Anda dengar, selamanya sangat terbatas. UNHCR tidak mempunyai akses ke wilayah-wilayah yang terkena efek di bagian utara negara bagian Rakhine, di luar kota Maungdaw, sejak Agustus 2017, dan akses kita di pusat Rakhine termasuk sudah dibatasi,” ungkapnya.
“Kehadiran dan akses UNHCR di semua negara bagian itu sangat penting untuk memantau kondisi perlindungan, sedia kan informasi yang independent kepada para pengungsi, dan menemani mereka lagi dan kapan mereka dapat kembali.”
Grandi mengakui usaha yang dikerjakan oleh pemerintah dan rakyat Bangladesh untuk menampung pengungsi Rohingya, tapi ia memperingatkan bahwa kondisi ratusan ribu pengungsi perlu diperbaiki terutama menghadapi musim hujan pada bulan Maret.
“Kami sekarang berlomba bersama pas gara-gara kondisi darurat yang tidak menentu. Kami memperkirakan bahwa ada lebih dari 100.000 pengungsi yang tinggal di daerah yang rawan banjir atau tanah longsor. Puluhan ribu pengungsi yang sangat rentan perlu langsung dipindahkan,” ujar Grandi